topmetro.news – Warga Medan Perjuangan spontan mengungkapkan ‘uneg-uneg’ yang mereka alami kepada anggota DPRD Kota Medan baru terpilih periode 20109-2024 Edwin Sugesti Nasution yang sedang menggelar reses hari pertana, Kamis (19/12/2019).
Berbagai aspirasi diusung warga konstituen Edwin, yang bermukim di Jalan Mesjid Taufik, Kelurahan Tegal Rejo, Medan Perjuangan. Di antaranya mengeluhkan kondisi sumur di rumah mereka belakangan ini kering akibat proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah (OJPAL) Zona 12 di Jalan Mesjid Taufik Medan.
Langsir Air Bersih
Warga setempat Abdul Rahman (78) menuturkan, dirinya dan ratusan warga lainnya setiap harinya terpaksa melangsir air bersih dari truk yang disediakan perusahaan mengerjakan proyek tersebut ke rumahnya.
Setelah mendengarkan keterangan Sekcam Medan Perjuangan, terungkap bahwa bantuan air bersih 5.000 liter setiap harinya kepada warga yang terkena proyek dari pusat tersebut ternyata tidak mencukupi kebutuhan warga. Pihak kecamatan juga telah menyurati pihak rekanan agar menambah suplai air bersih. Namun belum juga direspons.
Menyikapi hal itu legislator muda dari PAN tersebut mengimbau pihak kecamatan agar mengupayakan dibukanya kembali pintu komunikasi dengan rekanan (PT Nindya Karya). Agar jangan sampai pembangunan sarana publik justeru merugikan masyarakat setempat. Idealnya permohonan masyarakat menambah lagi pasokan air bersih segera diakomodir rekanan.
“Kita juga sependapat dengan apa yang disampaikan bapak ibu sekalian. Jangan sampai program pembangunan fasilitas umum eksesnya bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.
Peserta Musrembang
Dalam kesempatan tersebut salah seorang konstituen ‘menyodok’ seputar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Effendi menitipkan pesan kepada Edwin agar ke depan, orang yang diundang pada Musrembang adalah tokoh-tokoh yang mengerti lingkungannya.
Sebab Musrembang merupakan pintu masuk yang bisa menjawab hal-hal apa sebenarnya yang dibutuhkan dan dibenahi Pemko Kota Medan bagi warga masyarakat di masing-masing kecamatan.
Di bagian lain konstituen mengeluhkan rencana kenaikan iuran BPJS. Menyikapi hal itu, Edwin menimpali. FPAN khususnya sedang mengupayakan solusi agar APBD Kota Medan 2020 nantinya mengakomodir seluruh warga ber-KTP Kota Medan dicover di kelas III tanpa dipungut biaya alias gratis.
Sementara keluhan konstituen lainnya seputar buruknya pelayanan aparatur Kota Medan ketika warga mengurus KTP, KK, Akte Kelahiran dan lainnya acap ‘dibola-bola’ menjadi ‘PR’ bagi Edwin untuk meneruskannya kepada instansi terkait di Pemko Medan.
Turut mendampingi Edwin di reses hari pertama, Kasi Trantib Kecamatan Medan Perjuangan S Samosir dan Lurah Tegal Rejo Nuhan Hasibuan.
reporter | Robert Siregar
